SOKOGURU - Pemerintah terus berupaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, melalui penyaluran bansos beras di tahun 2025.
Program ini direncanakan bergulir selama bulan Juni dan Juli 2025, menyasar sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Angka ini memang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 22 juta KPM pada tahun 2024.
Namun, hal ini bukan tanpa alasan. Pemerintah secara aktif berupaya meningkatkan ketepatan sasaran dan akurasi data penerima.
Baca Juga:
Akurasi Data dan Efisiensi Penyaluran
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, perbedaan jumlah penerima ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bansos beras benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
"Tahun lalu 22 juta penerima, sekarang masih proses verifikasi, karena kita mau semakin akurat. Jadi bukan masalah naik atau turun. Akan tetapi jangan sampai bantuan beras sampai diterima orang yang salah. Jangan sampai missed targeted," kata Arief dalam keterangannya, dikutip Senin (9/6).
Komitmen terhadap akurasi data ini juga terlihat dari proses verifikasi yang terus berjalan. Dari total 18,3 juta KPM yang ditargetkan, sebanyak 16,5 juta KPM telah berhasil terverifikasi.
Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui program stimulus ekonomi ini.
Baca Juga:
"Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi satu di antaranya adalah bantuan pangan beras. Bantuan buat 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi 16,5 juta," ungkap Arief.
Intervensi Harga Beras
Untuk mendukung kelancaran program ini, anggaran yang disiapkan cukup besar, berkisar antara Rp4,6 triliun-Rp5 triliun, tergantung pada finalisasi jumlah penerima. Setiap KPM akan menerima bantuan beras 10 kg per bulan.
Program bantuan pangan beras ini juga memiliki tujuan ganda, yaitu mendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.
Keduanya merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meredam fluktuasi harga beras di pasaran.
Bapanas juga akan memfokuskan penyaluran bantuan ke daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi untuk menekan harga beras.
"Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan," ujar Arief.(*)
